Frequently Asked Question (FAQ)
Kreditor PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU)

Frequently Asked Question (FAQ)
Kreditor PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU)

 




Q: Apa sebab PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU) masuk dalam keadaan PKPU?
A: PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU) masuk dalam keadaan PKPU didasarkan atas Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Januari 2021, dimana PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU) memiliki kewajiban kepada beberapa kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Q: Siapa saja yang terlibat dalam proses PKPU?
A: Adapun pihak – pihak yang terlibat dalam proses PKPU antara lain sebagai berikut:

1. Kreditor : Pihak yang memiliki piutang (hak tagih berupa uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang) kepada debitor.
2. Debitor: Pihak yang memiliki kewajiban atau utang kepada para kreditor (in casu PT Sentul City, Tbk.)
3. Pengurus: Orang perorangan yang memiliki keahlian khusus atau sertifikasi di bawah Departemen Hukum dan HAM yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan berdasarkan putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Januari 2021.
4. Hakim Pengawas: Hakim Pengadilan Niaga yang ditugaskan untuk mengawasi proses PKPU berdasarkan putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Januari 2021.

Q: Apa yang dimaksud dengan Rapat Kreditor Pertama, Rapat PencocokanPiutang/Verifikasi, dan Rapat Pembahasan, dan Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian/Voting?
A: Sehubungan dengan agenda – agenda di atas, berikut kami rangkumkan antara lain sebagai berikut:

  1. Rapat Kreditor Pertama: Perkenalan Tim Pengurus, Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti, dan penjelasan mengenai proses PKPU dan agenda-agenda yang akan dilaksanakan.
  2. Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi: untuk mencocokkan tagihan kreditor dengan buku Debitor PKPU
  3. Rapat Pembahasan: untuk membahas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU
  4. Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian/Voting: kreditor yang mempunyai hak suara diberikan kesempatan untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU. Adapun rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Q: Siapakah yang dimaksud dengan kreditor PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU)?
A: Pihak yang memiliki piutang (hak tagih berupa uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang) kepada Debitor PKPU, dimana terdapat 3 (tiga) jenis kreditor, yaitu Kreditor Preferen, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren.

Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan berdasarkan undang-undang, seperti pajak, upah karyawan.
Kreditor Separatis merupakan kreditor yang memiliki/memegang jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang.
Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan.

Q: Apa yang harus dilakukan oleh kreditor dalam proses PKPU?
A: Mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus sesuai dengan batas waktu dan tata cara sebagaimana yang telah diumumkan oleh Tim Pengurus dalam pengumuman pada surat kabar Kontan dan Jurnal Bogor tertanggal 2 Februari 2021.

Q: Apakah tujuan mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus dalam proses PKPU?
A: Agar tagihan dapat terverifikasi, terutama mengenai sifat dan jumlah tagihan dan memiliki hak suara untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang diajukan Debitor PKPU dalam mekanisme pemungutan suara/voting dalam ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, nilai tagihan sampai dengan Rp10.000.000 dihitung sebagai 1 suara.

Q: Bagaimana cara kreditor mengajukan tagihan?
A: Tata cara pengajuan tagihan dapat diakses pada https://kepailitan-pkpu.com/pkpu-ptsentulcity-tbk/tata-cara/

Q: Apa saja dokumen yang harus diserahkan pada saat pengajuan tagihan?
A: Dokumen yang harus diserahkan pada saat pengajuan tagihan adalah sebagai berikut:

  1. Asli Daftar/List Dokumen yang akan diserahkan kepada Tim Pengurus;
  2. Asli Surat pengajuan tagihan/piutang disertai jumlah tagihan;
  3. Asli dan copy bukti pendukung tagihan (tanda terima uang, tanda terima/surat jalan barang, cek, slip transfer, surat pemesanan, kontrak, perjanjian, dan dokumen pendukung terkait lainnya);
  4. Asli Rekapitulasi perhitungan rincian tagihan (ditandatangani dan distempel);
  5. Asli Surat Kuasa;
  6. Asli dan copy tanda pengenal Kreditor berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan dan/atau KTP Pengurus atau Direksi atau Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa untuk kreditor badan hukum atau badan usaha;
  7. Asli dan copy Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan serta perubahannya (Akta Rapat Umum Pemegang Saham terbaru) berikut copy SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila perusahaannya berbentuk Perseroan Terbatas;
  8. Seluruh dokumen tagihan dimasukkan ke dalam map;
  9. Semua dokumen tagihan harus dilampirkan berkas aslinya dimana berkas asli hanya diperlihatkan untuk pencocokan.

Q: Bagaimana cara pengajuan tagihan bagi kreditor konsumen yang melakukan pembayaran dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)?
A: Pada prinsipnya, kreditor dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dapat menagihkan jumlah yang telah dibayarkan kepada Debitor/PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU). Para kreditor yang melakukan pembayaran dengan sistem KPR/KPA dapat berkoordinasi dengan Bank Pemberi Pinjaman terkait jumlah plafon kredit yang telah disetorkan oleh Bank kepada Debitor PKPU/PT Sentul City, Tbk (Dalam PKPU).

Q: Bentuk tagihan seperti apakah yang dapat diajukan?
A: Sebagai contoh, nilai pembelian rumah apabila sudah dibayarkan secara lunas, Nilai Uang Muka (down payment) apabila pembayaran uang muka telah dibayarkan secara lunas.

Q: Apabila saya merupakan konsumen yang telah membayar lunas dan sudah memiliki Akta PPJB, namun belum memiliki Akta Jual Beli dan/atau Sertipikat Hak Milik, apakah saya tetap perlu mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus?
A: Kreditor yang telah membayar lunas namun belum memiliki Akta Jual Beli dan/atau Sertipikat Hak Milik, tetap dapat mengajukan tagihan.

Q: Bagaimana cara PT Sentul City, Tbk. (Dalam PKPU) menyelesaikan kewajiban kepada para kreditor?
A: Kreditor dapat mengetahuinya dalam rencana perdamaian yang selanjutnya akan diputuskan oleh para kreditor dalam mekanisme pemungutan suara/voting.

Q: Dimana saya dapat mengetahui dan menanyakan seluruh proses mengenai PKPU PT Sentul City, Tbk (Dalam PKPU)?
A: Setiap konsumen dapat bergabung dengan grup telegram PT Sentul City, Tbk (Dalam PKPU) melalui link https://t.me/joinchat/H5Mb76BmAO1oOyRI.